Pemerintah Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, melaksanakan Musyawarah Gampong Khusus (Musgamsus) dalam rangka verifikasi, validasi, dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026, pada Rabu (28/01/2026).

Kegiatan Musgamsus tersebut dilaksanakan di Kantor Keuchik Gampong Kuta Timu dan berlangsung dengan tertib, lancar, serta mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Pelaksanaan musyawarah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Gampong dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Musgamsus dihadiri oleh Keuchik Gampong Kuta Timu Tesar Heryadi, S.E., Tuha Peut Gampong Kuta Timu M. Jamil Hanafiah beserta anggota, Pendamping Desa, serta seluruh Aparatur Gampong Kuta Timu. Kehadiran unsur pemerintahan dan pendamping desa ini bertujuan untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data calon penerima BLT Dana Desa dilakukan secara objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam musyawarah tersebut, dilakukan pembahasan terhadap data calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah. Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan membutuhkan dukungan ekonomi.

Pelaksanaan Musgamsus ini bertujuan untuk memastikan proses penetapan penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud partisipasi dan pengawasan bersama dalam pengelolaan Dana Desa agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah Gampong Kuta Timu berharap melalui pelaksanaan Musgamsus ini, penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, serta mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Ke depan, Pemerintah Gampong Kuta Timu akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan program-program bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.